Minggu, 27 Juli 2008

Daftar Syarat Pengurusan Izin Provinsi Sulawesi Utara

DAFTAR SYARAT PENGURUSAN IJIN
PADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI UTARA

BERKAITAN PERHUBUNGAN

No
Jenis Izin
Persyaratan
1.
IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT
1. SALINAN AKTE NOTARIS PENDIRIAN PERUSAHAAN
2. F.C NPWP PERUSAHAAN
3. F.C KEPEMILIKAN PERALATAN BONGKAR MUAT
4. F.C SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN (SITU)
5. F.C SURAT PENUNJUKAN KANTOR CABANG (KALAU STATUS KANTOR CABANG)
6. F.C BUKTI KEPEMILIKAN MODAL USAHA
7. DAFTAR INVENTARIS PERUSAHAAN
8. SUSUNAN TENAGA AHLI DIBIDANG BONGKAR MUAT
9. F.C KTP PIMPINAN PERUSAHAAN
10. PAS FOTO WARNA PIMPINAN PERUSAHAAN (2x3) 2 LEMBAR
11. F.C SURAT IZIN LAMA
12. REKOMENDASI ADMINISTRATOR/KEPALA KANTOR PELABUHAN
13. BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
2.
IZIN USAHA PERUSAHAAN EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT
1. SALINAN AKTE NOTARIS PENDIRIAN PERUSAHAAN
2. F.C NPWP PERUSAHAAN
3. F.C KEPEMILIKAN PERALATAN EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT
4. F.C SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN (SITU)
5. F.C BUKTI KEPEMILIKAN MODAL USAHA
6. DAFTAR INVENTARIS PERUSAHAAN
7. SUSUNAN ORGANISASI PERUSAHAAN
8. SUSUNAN TENAGA AHLI DI EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT
9. F.C KTP PIMPINAN PERUSAHAAN
10. PAS FOTO WARNA PIMPINAN PERUSAHAAN (2x3) 2 LEMBAR
11. REKOMENDASI ADMINISTRATOR/KEPALA KANTOR PELABUHAN
12. COPY KERJASAMA DENGAN PERUSAHAAN EMKL BEBERAPA PELABUHAN TUJUAN MUATAN
13. BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
3.
IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
1. AKTE PERUSAHAAN DIBUAT OLEH NOTARIS DAN BUKTI PENYETORAN
2. MODAL Rp. 200.000.000,-
3. MEMILIKI NPWP
4. MEMILIKI SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)
5. BUKTI PEMILIKAN/PENGUASAAN TRUCK LAMPIRAN FOTOCOPY STNK
6. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN TERMASUK ORANG-ORANGNYA
7. DAFTAR INVENTARIS KANTOR

8. F.C KTP DARI PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
9. UNTUK YANG AKAN MEMPERBAHARUI IZIN MEMASUKKANIZIN ASLI YANG LAMA
10. REKOMENDASI DARI ADPEL/KEPALA KANTOR PELABUHAN
11. BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

4.
IZIN USAHA PERUSAHAAN PELAYARAN/NON PELAYARAN
1. AKTE PERUSAHAAN DIBUAT OLEH NOTARIS
2. MEMILIKI NPWP
3. MEMILIKI SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)
4. MEMILIKI 1(SATU) BUAH KAPAL MOTOR
5. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN TERMASUK PERSONILNYA.
6. DAFTAR INVENTARIS KANTOR
7. F.C KTP DARI PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
8. UNTUK YANG AKAN MEMPERBAHARUI IZIN, MEMASUKAN SURAT IZIN YANG ASLI YANG LAMA
9. REKOMENDASI DARI ADPEL / KEPALA KANTOR PELABUHAN
10. BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

5.
IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL)
MEMASUKAN SURAT PERMOHONAN DARI DIREKTUR UTAMA/PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN KEPADA GUBERNUR SULAWESI UTARA C.Q KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI UTARA, DENGAN MELAMPIRKAN :
1. AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT
2. KEPEMILIKAN KAPAL BERBENDERA INDONESIA YANG LAIAK LAUT.
3. DAFTAR TENAGA AHLI
4. REKOMENDASI DARI ADPEL / KEPALA KANTOR PELABUHAN
5. SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN DARI INSTANSI YANG BERWENANG
6. PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN (FOTOCOPY KTP) DAN SUSUNAN ORGANISASI PERUSAHAAN
7. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
8. BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

6.
IZIN USAHA PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT (SIUPPER)
MEMASUKAN SURAT PERMOHONAN DARI DIREKTUR UTAMA/PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN KEPADA GUBERNUR SULAWESI UTARA C.Q KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI UTARA, DENGAN MELAMPIRKAN :
1. AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT
2. KEPEMILIKAN KAPAL BERBENDERA INDONESIA YANG LAIAK LAUT SEKURANG-KURANGNYA 1 UNIT
3. DAFTAR TENAGA AHLI


4. REKOMENDASI DARI ADPEL / KEPALA KANTOR PELABUHAN
5. SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN DARI INSTANSI YANG BERWENANG
6. PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN (FOTOCOPY KTP) DAN SUSUNAN ORGANISASI PERUSAHAAN
7. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
8. BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

7.
IZIN PEMBANGUNAN PELABUHAN LAUT
1. AKTE PERUSAHAAN DAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
2. BUKTI PENGUASAAN TANAH DAN PERAIRAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
3. MEMILIKI PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PELABUHAN
4. MEMILIKI RENCANA INDUK PELABUHAN YANG TELAH DITETAPKAN.
5. DESAIN TEKNIS PELABUHAN MELIPUTI DATA KONDISI TANAH, GAMBAR KONSTRUKSI DAN LAINNYA.
6. STUDI KELAYAKAN YANG SEKURANG-KURANGNYA MELIPUTI :
· KELAYAKAN TEKNIS
· KELAYAKAN EKONOMIS DAN / ATAU FINANCIAL
· HASIL STUDI LINGKUNGAN YANG TELAH DISAHKAN OLEH INSTANSI YANG BERWENANG
7. BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

8.
IZIN PENGOPERASIAN MOBIL BARANG LINTAS KABUPATEN/KOTA
1. PERMOHONAN
2. F.C STNK
3. F.C BUKU UJI
4. KARTU PENGAWASAN YANG LAMA (ASLI)
5. BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

9.
IZIN / SURAT KETERANGAN DISPENSASI MOBIL BARANG ANGKUT PENUMPANG
1. PERMOHONAN
2. F.C STNK
3. F.C BUKU UJI
4. KARTU PENGAWASAN YANG LAMA (ASLI)
5. F.C BUKTI PEMBAYARAN JASA RAHARJA YANG BERLAKU
6. BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

10.
IZIN PENGOPERASIAN MOBIL TAXI
1. PERMOHONAN
2. F.C STNK
3. F.C BUKU UJI
4. IZIN OPERASI YANG LAMA (ASLI)
5. BUKTI TERA AGRO
6. F.C BUKTI PEMBAYARAN JASA RAHARJA YANG BERLAKU
7. BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

11.
IZIN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
1. PERMOHONAN
2. F.C STNK
3. F.C BUKU UJI
4. IZIN OPERASI YANG LAMA (ASLI)
5. F.C BUKTI PEMBAYARAN JASA RAHARJA YANG BERLAKU
6. BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

12.
IZIN ANGKUTAN PARIWISATA
1. PERMOHONAN
2. F.C STNK
3. F.C BUKU UJI
4. IZIN OPERASI YANG LAMA (ASLI)
5. F.C BUKTI PEMBAYARAN JASA RAHARJA YANG BERLAKU
6. BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

13.
IZIN ANGKUTAN KOTA DALAM PROPINSI
1. PERMOHONAN
2. F.C STNK
3. F.C BUKU UJI
4. KARTU PENGAWASAN YANG LAMA (ASLI)
5. F.C BUKTI PEMBAYARAN JASA RAHARJA YANG BERLAKU
6. BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

14.
IZIN ANGKUTAN KOTA ANTAR PROPINSI
1. PERMOHONAN
2. F.C STNK
3. F.C BUKU UJI
4. KARTU PENGAWASAN YANG LAMA (ASLI)
5. F.C BUKTI PEMBAYARAN JASA RAHARJA YANG BERLAKU
6. BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
15.
SURAT IZIN INSIDENTIL AKAP
1. PERMOHONAN
2. F.C STNK
3. F.C BUKU UJI
4. KARTU PENGAWASAN YANG LAMA (ASLI)
5. F.C BUKTI PEMBAYARAN JASA RAHARJA YANG BERLAKU
6. BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
16.
IZIN / REKOMENDASI KEGIATAN OTOMOTIF (RELI DAN SEJENISNYA) LINTAS KEBUPATEN KOTA DALAM PROPINSI
1. PERMOHONAN
2. F.C BUKTI PEMBAYARAN JASA RAHARJA YANG BERLAKU
3. BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

17.
IZIN USAHA ANGKUTAN
1. NPWP
2. AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN
3. SURAT KETERANGAN DOMISILI
4. SITU
5. MEMILIKI / MENGUASAI KENDERAAN BERMOTOR
6. BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
18.
IZIN TRAYEK BAGI ANGKUTAN KOTA DALAM PROPINSI
1. IZIN USAHA
2. MEMILIKI / MENGUASAI KENDARAAN BERMOTOR LAIK JALAN
3. MEMILIKI / MENGUASAI FASILITAS POOL
4. MEMILIKI / MENGUASAI FASILITAS BENGKEL
5. BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
19.
IZIN OPERASI

1. IZIN USAHA
2. MEMILIKI / MENGUASAI KENDARAAN BERMOTOR LAIK JALAN
3. MEMILIKI / MENGUASAI FASILITAS POOL
4. MEMILIKI / MENGUASAI FASILITAS BENGKEL
5. BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

Tidak ada komentar: